Bank Soal Pendidikan Kewarganegaraan Kisi-kisi UAS

BANK SOAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

TAHUN AJARAN 2013 – 2014

Kelas X

1.      Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah Zoon Polotocon, maksudnya adalah Manusia yang selalu hidup bermasyarakat

2.      Salah satu sifat negara adalah kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara sah, yaitu dengan memberlakukan sanksi pada pelanggar hukum dengan tujuan agar peraturan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di negara tersebut ditaati oleh anggota masyarakat, yang disebut sebagai sifat memaksa

3.      Suatu masyarakat yang berada dalam suatu daerah/ wilayah yang sama dan tunduk kepada kedaulatan negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi baik keluar maupun kedalam, merupakan pengertian bangsa dalam arti Politis

4.      Suatu negara yang terbentuk akibat suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangansehingga berhasil merebut kembali wilayahnya. Penyebab terbentuknya negara tsb adalah Proklamasi

5.      Unsur yang menyebabkan terbentuknya bangsa Indonesia secara psikologis adalah Merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, dan secita – cita

6.      Negara Indonesia menjalankan bebrapa fungsi, salah satunya adalah bahwa negara harus bertindak sebagai “stabilisator” terhadap gangguan/pun ancaman dari dalam maupun dari luar guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Fungsi ini dinamakan Melaksanakan ketertiban

7.      Suatu negara dimana kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan terdapat pada pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan kedalam dan keluar, merupakan bentuk negara Kesatuan

8.      Suatu paham yang menyatakan bahwa kesetiaan tertinggi masalah duniawi setiap warga negara diserahkan bangsa dan negaranya, disebut Nasionalisme

9.      Sebutkan 4 contoh Nasionalisme dalam kehidupan di sekolah !

a.       Menjaga nama baik sekolah

b.      Mengikuti kerja bakti di sekolah

c.       Mengharumkan nama baik sekolah

d.      Belajar dan bersaing sehat dalam meraih prestasi

10.  Tujuan NKRI dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia 4

11.  Pengadilan negara tertinggi dari semua pengadilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh – pengaruh lain, yaitu MA

12.  Salah satu lembaga negara yang melakukan tugas bidang kekuasaan kehakiman yang berwenang memutusan perselisihan tentang hasil pemilu adalah MK

13.  Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR merupakan wewenang KY

14.  Merupakan pengadilan tingkat pertaman, berkedudukan di kotamadya/ kabupaten adalah Pengadilan Negeri

15.  UU yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah UU No. 20 th 2001

16.  KOMNAS HAM sebagai lembaga independen dibentuk oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1993 dengan alasan Banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia

17.  Pada masa – masa Pemilu sangat rawan terjadi praktek KKN yang harus mendapat sanksi yang tegas antara lain memberi imbalan dikenal dengan istilah Politik Uang

18.  Asas – asas yang digunakan oleh KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah

a.       Asas kepastian hukum

b.      Asas Keterbukaan

c.       Asas Akuntabilitas

d.      Asas Kepentingan Umum

e.       Asas Proporsional

19.  Sebutkan tugas KPK!

a.       Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

b.      Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pdana korupsi

c.       Melakukan penyelidikan – penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

d.      Melakukan tindakan – tindakan pencegahan tindak pidana korupsi

e.       Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

20.  Hak asasi sosial dan kebudayaan !

a.       Hak mengembangkan kebudayaan

b.      Hak menikmati hasil kebudayaan

c.       Hak mendapatkan pendidikan

21.  Nilai – nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 ialah menjunjung tinggi HAM dengan berpangkal tolak pada Keseimbangan antara individu dan masyarakat

22.  Untuk menjamin tegaknya HAM diperlukan hukum yang memuat prinsip – prinsip Peradilan yang bebas dan memihak

23.  Dasar negara dan sekaligus filsafat negara RI adalah Pancasila

24.  Semua peraturan perundang – undangan secar material isinya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai Dasar negara

25.  Keterkaitan antara Dasar Negara dan Konstitusi dapat diketahui pada Hubungan sila – sila Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 dengan Pasal – Pasal yang termuat dalam Batang Tubuh UUD 1945

26.  Secara yuridis formal, Pembukaan Uud 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil Pemilu, karena Pembukaan UUD 1945 Sebagai pokok kaidah yang fundamental

27.  Sistematika UUD 1945 setelah amandemen ke empat terdiri atas MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, DPD, MA, MK, KY

28.  Asas yang menetapkan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya tanpa memandang tempat dimana ia dilahirkan, disebut Asas Ius Sanguinis

29.  Asas yang menetapkan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan wilayah negara tempat ia dilahirkan, tanpa memandang asal usul keturunan orang yang bersangkutan disebut Asas Ius Soli

30.  Yang menjadi warga negara adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang di sahkan dengan UU sebagai warga negara. Pernyataan tsb tertuang dalam UUD 1945 pasal 26 ayat (1) UUD 1945

31.  Yang termasuk suprastruktur politik di Indonesia setelah amandemen adalah Presiden, DPD, MA, MK, KY

32.  Memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, merupakan wewenang Presiden di bidang Yuridis

33.  Yang termasuk komponen – komponen infrastruktur politik adalah Partai Politik, Golongan Kepentingan, Golongan Penekan, Tokoh Politik

34.  Contoh perilaku politik siswa dalam menggunakan hak demokrasi langsung di sekolah antara lain Pemilihan Ketua OSIS

35.  Sebutkan beberapa sikap yang harus dikembangkan dalam sistem politik Demokrasi Pancasila !

a.       Menjunjung tinggi hukum yang berlaku

b.      Mengakui dan menghormati HAM

c.       Musyawarah Mufakat

KELAS XI

36.  Budaya politik ini terjadi pada masyarakat yang telah sadar akan hak-hak mereka untuk telibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan walaupun dalam intensitas yang kecil, mesyarakat telah sadar bahwa berapapun kecilnya mereka dalam sistem politik, mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu, yaitu Budaya Politik Partisipatif

37.  Budaya politik yang bercirikan masyarakatnya sudah relatif maju, tetapi masih bersifat pasif adalah Budaya Politik Apatis

38.  Indikator kemajuan budaya politik masyarakat adalah Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat

39.  Mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sehingga tidak Golput, menandakan bahwa seseorang termasuk paada type budaya politik Partisipatif

40.  Sikap politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan bersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan apalagi yang serba cepat, merupakan type budaya politik Moderat

41.  Type budaya politik dimana sikap politik masyarakat sudah puas dengan keadaan yang sudah ada dan cenderung bertahan dari perubahan, adalah type budaya politik Konservatif

42.  Suatu proses melalui cara – cara tertentu sehingga seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dan berlaku dalam masyarakat, termasuk fungsi partai politik sebagai sarana Reformasi politik

43.  Partai politik menyampaikan informasi tentang kebijakan – kebijakan dan keputusan – keputusan yang akan dikeluarkan kepada rakyat dan juga sebaliknya menyampaikan aspirasi dan kehendak rakyat kepada pemerintah. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai sarana Komunikasi politik

44.  Peningkatan peran masyarakat dalam membayar pajak, merupakan contoh berkembangnya budaya politik masyarakat dalam bidang Ekonomi

45.  Contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain Mengikuti Pemilu

46.  Disuatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas,dan permasalahan yang dihadapai semakin rumit diberlakukan demokrasi Tidak Langsung

47.  Merupakan ciri khusus demokrasi Indonesia yaitu paham demokrasi yang dijiwai dan di integrasikan nilai – nilai luhur budaya dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila

48.  Perbdaan pendapat yang terjadi di masyarakat yang bermoral Pancasila hendaknya diusahakan untuk mencapai Mufakat

49.  Pemilu di Indonesia bertujuan untuk memilih Wakil rakyat

50.  Setiap peserta Pemilu, baik Parpol maupun perorangan berhak ikut dan melaksnakan kampanye sesuai waktu yang ditentukan. Bentuk – bentuk kampanye yang bisa dilakukan adalah Pawai, Mimbar bebas, Rapat umum, Unjuk Rasa

51.  Setiap organisasi yang dibentuk warga negara RI secar sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan kepentingan, baik anggotanya maupun bangsa dan negara melalui Pemilu disebut Partai Politik

52.  Masyarakat yang menghargai keragaman (pluralisme), kritis, dan partisipatif dalam berbagai persoalan sosial, serta mandiri adalah pengertian dari Masyarakat Majemuk

53.  Civil Society pada masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah Masyarakat Madani

54.  Budaya demokrasi Pancasila dapat dibina melalui berbagai kegiatan sehari – hari, misalnya Menghargai umat agama lain dalam hal ibadah

55.  Keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuan, menurut Aristoteles merupakan macam keadilan Distributif

56.  Dalam negara demokrasi, keterbukaan dan keadilan menjadi masyarakat utama bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Alasan pentingnya keterbukaan adalah Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan

57.  Sikap keterbukaan yang dituntut kepada aparat penegak hukum adalah Adanya transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme dalam kerja serta hasil kinerja yang optimal

58.  Mengutamakan keahlian uang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, adalah salah satu asaa umum pemerintahan yang baik, yaitu asas Profesionalisme

59.  Sikap modern yang perlu dimiliki oleh seorang siswa adalah Selalu meningkatkan Iptek dalam kehidupannya

60.  Agar bangsa Indonesia mampu mengikuti perkembangan di era keterbukaan dewasa ini, maka hal terbaik yang bisa dilakukan adalah Menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang tanpa kehilangan jati diri bangsa

61.  Hubungan Internasional diadakan karena adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya. Hal ini termasuk faktor Internal

62.  Sebutkan subjek – subjek hukum internasioal !

·         Negara

·         Organisasi Internasional

·         Pemberontak dan pihak bersengketa

·         Palang Merah Internasional

·         Tahta Suci

·         Perseorangan

63.  Ratifikasi hukum Internasional yang diterapkan di Indonesia adalah ratifikasi DPR dan Pemerintah

64.  Apabila suatu negara menarik diri darin pergaulan antarbangsa maka akan berakibat antara lain Berakhirnya perjanjian

65.  Sarana yang sah, terbuka, dan terang – terangan yang digunakan oleh suatu negara dalam melaksanakan politik luar negeri dikenal dengan istilah Perwakilan Diplomat

66.  Istilah yang dipakai dalam Perjanjian Internasional yaitu perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari 2 negara/ lebih. Perjanjian ini khusus mencakup di bidang politik dan ekonomi, yaitu Traktat

67.  Istilah dalam perjanjian Internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administasi disebut Charter

68.  Sebutkan tahap – tahap pembuatan perjanjian internasional !

1)      Perundingan

2)      Penandatanganan

3)      Persetujuan Parlemen

4)      Pengesahan

69.  Menurut Konvensi Wina (1969), tahap awal dalam pembuatan perjanjian internsional adalah Perundingan

70.  Lembaga negara RI yang berwenang meratifikasi perjanjian internasional adalah Presiden/ Menteri Luar negeri/ Perwakilan Diplomatik

71.  Asas yang menjadi kekuatan hukum dan moral bagi semua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional, disebut asas Pacta Sunt Servanda

72.  Tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa disebut Duta besar berkuasa penuh ( ambassador )

73.  Perwakilan suatu negara di negara lain yang mengurusi bidang politik disebut Perwakilan Diplomatik

74.  Sebutkan urutan tingkatan perwakilan konsuler !

1)      Konsul Jenderal

2)      Konsul

3)      Wakil Konsul

4)      Agen Konsul

75.  Perwakilan Diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar adalah Duta

76.  Perwakilan Diplomatik negara RI yang ditempatkan pada satu/ beberapa negara disebut Perwakilan Konsuler

77.  Lembaga Internsional di PBB yang khusus menangani masalah pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan disebut UNESCO

78.  APEC adalah organisasi bidang ekonomi di kawasan Asia Pasifik

79.  Landasan bangsa Indonesia dalam membina hubungan kerja sama internasional adalah Pancasila yakni sila ke-2

80.  Kerja sama antarbangsa dapat digolongkan sebagai kerja sama bilateral dan kerja sama multirateral, adalah salah satu contoh kerja sama multirateral regional adalah RI – ASEAN

81.  OPEC adalah organisasi yang bergerak di bidang ekspor minyak

82.  Sebutkan nama – nama tokoh pemrakarsa berdirinya ASEAN dan sebutkan asal negaranya !

a.       Indonesia ( Adam Malik )

b.      Malaysia ( Tun Abdul Razak )

c.       Filipina ( Narsisco R. Ramos )

d.      Thailand ( Thanat Khoman )

e.       Singapura ( S. Rajaratnam )

83.  Kerja sama regional antara negara – negara Asia Tenggara dalam kawasan ASEAN menitikberatkan dalam  bidang Ekonomi, Sosial Budaya

84.  Setiap negara dapat menunjuk 5 orang wakil untuk hadir dalam sidang umum PBB, tapi hanya berhak atas 1 suara

85.  Sekretaris Jenderal PBB diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan

86.  Perjanjian yag membahas tentang masalah dwi kewarganegaraan pernah dilakukan Indonesia dengan China

87.  Istilah yang berhubungan dengan upaya2 penyelesaian masalah internasional yang berarti suatu opini hukum yang dibuat oleh pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh lembaga yang berwenang, dikenal dengan istilah Advisory Opinion

88.  Penyelesaian sengketa dengan cara damai melalui bantuan negara – negara lain atau badan penyelidikan dan komite penasehat yang tidak memihak, dikenal dngan istilah Arbitrasi

89.  Contoh konflik atau sengketa yang dapat mengancam perdamaian dunia akibat tidak mematuhi keputusan Mahkamah Internasional, antara lain Sengketa Palestina – Israel

90.  Pengadilan Internasional untuk menyelesaikan sengketa Internasional dalam bidang bisnis internasional disebut Mahkamah Internasional